main-APEC

   PARTISIVASI KADIN BALI DALAM KEGIATAN KTT APEC 2013

Dalam rangka kegiatan penyelenggaraan KTT APEC Tahun 2013 di Bali, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Bali berpartisivasi aktif dalam beberapa kegiatan, baik dalam rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Republik Indonesia.

Drs. I Ketut Kantun selaku Direktur Administrasi dan Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Bali lebih jauh menjelaskan, beberapa partisivasi aktif yang telah dilakukan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali dalam persiapan pelaksanaan KTT APEC Tahun 2013 di Bali diantaranya; Rapat Koordinasi Persiapan KTT APEC SME Ministerial dan Related Meetings yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali dengan narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 bertempat di Hotel Ayodya Nusa Dua Bali. Diskusi Sehari “Optimalisasi Pemanfaatan APEC 2013 Bagi Indonesia Sebagai Tuan Rumah” yang diselenggarakan oleh Kantor Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 di Hotel Pullman Kuta Bali. Rapat Koordinasi yang diselenggarakan Kantor Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada hari Kamis – Jumat tanggal 23 – 24 Mei 2013 di Inna Sindhu Beach Hotel Sanur Bali dengan topik “APEC Green Technology SMEs Business Partnership Forum”.  

Senin tanggal 24 Juni 2013 bertempat di Grand Inna Kuta Beach Hotel Kuta Bali, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi II Persiapan Penyelenggaraan KTT APEC SME Ministerial dan Related Meetings yang diselenggarakan Kantor Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Rapat Koordinasi II dimaksudkan mematangkan hasil-hasil Rapat Koordinasi I sebagai program pelaksanaan KTT APEC 2013 bidang Koperasi dan UKM Negara-Negara Anggota APEC. Guna lebih mematangkan dan finalisasi program kegiatan KTT APEC 2013, Kantor Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi III yang merupakan rapat final pembahasan dan pelaksanaan program KTT APEC SME Ministerial dan Related Meeting. Dalam Rapat Koordinasi III (rapat final) ini Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali juga diundang untuk ikut membahas program kerja KTT APEC 2013 bidang Koperasi dan UKM.

Menyinggung program kerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara “Indonesia International SME Exhibition” yang diselenggarakan dari tanggal 4 – 7 September 2013 di Hall Bali Nusa Dua Convention Center, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali terlibat aktif dari awal pembahasan event dimaksud, bahkan diakhir-akhir menjelang pelaksanaan acara pembukaan, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali diberikan kehormatan 1 (satu) stand/both untuk diisi oleh UKM binaan Kadin, dan mengingat waktunya sangat mendesak, maka stand dimaksud diisi oleh Pengrajin Uang Kepeng Kamasan Klungkung Bali, Pengrajin Kain Rang Rang Nusa Penida Klungkung dan Pengrajin Perak Celuk Gianyar. Sementara itu Kantor Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia memberikan kesempata kepada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali untuk terlibat aktif dalam acara “APEC Workshop on Doing Business in APEC Region” pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 bertempat di Hotel Westin Nusa Dua Bali. 

Guna lebih memantapkan partisivasi Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali dalam hajatan KTT APEC 2013 di Bali, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali telah mengeluarkan Keputusan dengan Nomor : Skep/04/ DP/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang PembentukanTim Pelaksana Menyambut Pelaksanaan KTT APEC Tahun 2013 di Bali, dengan Susunan dan Komposisi Personalia sebagai berikut : Penasehat  : Ketua Umum Kadin Bali, Ketua  : Ida Bagus Surakusuma (Lolec), Wakil Ketua  : Ir. Dolly Suthajaya N. M. Com, Sekretaris  : IGA. Agung Inda Trimafo Garritt, Bendahara  : Gede Dananjaya Siadja, B. Com, dan dibantu dengan beberapa anggota yaitu : Ir. Putu Arya Sedhana; Ketut Dharma Eka Putra Siadja; Ir. Bagus John Sujayana, MT; Ir. I Made Ardana, MSi;      Ir. Gede Agus Hardyawan; Ayu Arni, SE; Nieniek Hanoppo dan Siti Ratna Kusuma.                  

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 pukul 12.00 – 14.00 Wita bertempat di Kopi Bali Sanur  Denpasar,  Tim Pelaksana mengadakan rapat perdana yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Ida Bagus Surakusuma (Lolec) membahas beberapa agenda penting diantaranya; kemungkinan partisivasi Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali dalam kegiatan Pameran KTT APEC 2013 di Nusa Dua, memfasilitasi Jajaran Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali dalam mengikuti event-event penting KTT APEC 2013 di Nusa Dua dan sebagainya.

Ismail Cawidu selaku Sekretaris Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam suratnya bernomor : 745/KOMINFO/DJIKP.1/KS.02.05/09/2013 tertanggal 17 September 2013  menjelaskan bahwa dalam rangka Pertemuan  Puncak Pemimpin Ekomnomi dan Bisnis APEC 2013 di Bali, Kementerian Kominfo selaku Ketua Bidang Humas dan Media Ketuan-rumahan APEC 2013 bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bermaksud mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat, khususnya masyarakat pariwisata serta usaha kecil dan menengah di Bali. Pertemuan Puncak ini dimulai sejak pertemuan Pejabat APEC Senior (ASOM), tingkat Menteri (AMM) dan tingkat Pemimpin (AELM) termasuk Pemimpin Bisnis terkemuka(CEO Summit) mulai tanggal 2 – 8 Oktober 2013. Tidak kalah menariknya adalah Spouse Program yang akan dipadati dan menampilkan kegiatan khas seni dan budaya Bali. Diharapkan sekitar 3500 media, 6000 delegasi serta ribuan peserta, tamu, pengamat, organisasi mitra APEC dan panitia akan menghadiri dan turut memeriahkan KTT APEC 2013 ini.

Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat turut memeriahkan KTT APEC ini sekaligus dapat merupakan suatu peluang istimewa yang digunakan untuk mempromosikan berbagai fasilitas, layanan maupun produk Kadin Bali kepada para delegasi sehingga para pengusaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah dapat memperoleh kesempatan mempromosikan usahanya kepada para delegasi APEC 2013, serta kehadiran masyarakat dalam memeriahkan Unthinkable Week APEC 2013. Sosialisasi yang direncanakan akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 20 September 2013  batal dilaksanakan karena para pejabat yang telah dijadwalkan datang ke Bali memberikan materi sosialisasi secara mendadak harus mengikuti acara Presiden Republik Indonesia. Akan tetapi menurut rencana kegiatan sosialisasi acara KTT APEC 2013 akan tetap diupayakan untuk dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pertemuan Puncak Pemimpin Ekonomi dan Bisnis APEC 2013 di Bali. (Semoga, Astungkara).

                                                                                                                              

 

Koperasi Pengusaha Kecil Kadin Bali diaktifkan kembali

    Menunjuk Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa/Istimewa Koperasi Pengusaha Kecil Kadin Bali yang disampaikan oleh Ketua Koperasi pada Hari Jumat, tanggal 9 Maret 2011, serta memperhatikan petunjuk dan arahan dari Ketua Umum Kadin Bali, maka Kadin Bali bermaksud mengaktifkan kembali Koperasi Pengusaha Kecil Kadin Bali dengan akte Pendirian No.36/BH/KWK.22/IX/1997 tertanggal 6 September 1997 dengan Susunan Pengurus Koperasi yang baru seperti yang terlampir dibawah ini :

Nama Koperasi  : Koperasi Pengusaha Kecil Kadin Bali
Akte Pendirian   : 36/BH/KWK.22/IX/1997 Tgl.6 September 1997
Jenis Usaha       : Jasa

             Susunan Pengurus
         Koperasi Pengusaha Kecil Kadin Bali

Pengawas
 - Ketua             : Ir. Putu Arya Sedhana
 - Sekretaris     : Ir. Made Astana,MBA
 - Anggota         : 1. I Ketut Oka Mantara,SE
                             2. Siti Ratna Kusuma
                             3. I Made Swastika,SE
                             4. I Gusti Ngurah Daniel Yunanda Yudha

Pengurus Koperasi
 - Ketua              : I Nyoman Gede Swastika,SH
 - Sekretaris      : Drs. Ketut Kantun
 - Bendahara     : 1. IGA. Adi Sriyanti
                              2. Komang Candra Dewi
 - Surat Menyurat : 1. I Wayan Resik
                                  2. I Putu Kusuma Wardana,S.Kom

Prioritaskan Stabilitas Rupiah

1126138shutterstock-1169742221780x390Senin, 2 September 2013 | 07:30 WIB

KOMPAS.com - Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate dari 6,5 persen menjadi 7 persen dalam rapat dewan gubernur atau RDG pada 29 Agustus 2013. RDG ini di luar jadwal karena seharusnya dilakukan pada 12 September 2013. Pada RDG 15 Agustus 2013, BI memutuskan menahan BI Rate tetap 6,5 persen dan berusaha memainkan instrumen kebijakan lain, yakni bauran kebijakan (policy mix).

Namun, rupanya logika pasar tidak bisa menerima kebijakan itu. Buktinya, kurs rupiah langsung terkoreksi dalam. Dari data Bloomberg, rupiah sempat menembus level terendah Rp 11.433 per dollar AS pada 16 Agustus 2013. Dalam setahun ini, dollar AS menguat 21 persen terhadap rupiah. Depresiasi rupiah hanya lebih kecil dibandingkan yen (Jepang) dan rupee (India).

Mengapa logika pasar tidak sejalan dengan rasionalitas BI? Pasar menilai BI Rate yang biasanya diadopsi menjadi suku bunga deposito dengan tenor tiga bulan (6,5 persen) terlalu jauh di bawah inflasi year on year (tahunan), yakni 8,61 persen. Kalaupun kita mencoba optimistis, inflasi akhir tahun ini berkisar 8 persen hingga 8,5 persen. Jadi, jika para pemilik dana besar menyimpan uangnya di bank, ia akan mengalami suku bunga riil negatif, sekitar minus 2 persen.

Kalau tidak mau kekayaannya secara riil menyusut, mereka pun memindah rupiahnya menjadi dollar AS. Logika ini simpel dan mudah dipahami. Ketika BI Rate masih 6,5 persen pun, para deposan besar sudah meminta bank agar diberi suku bunga deposito spesial, antara 8 persen dan 8,5 persen. Praktik ini tak terhindari karena bank tidak ingin dana pihak ketiganya (DPK) merosot cepat, yang akan menimbulkan tekanan likuiditas.

Di sisi lain, BI merasa harus berusaha keras menahan suku bunga agar tidak ”terbang” tinggi. Jika BI Rate dinaikkan, efeknya negatif terhadap kenaikan suku bunga deposito dan kredit. Selanjutnya, bank akan menghadapi risiko kenaikan kredit bermasalah (NPL) yang saat ini sedang bagus, 1,48 persen. Bank juga akan kesulitan mendorong ekspansi kredit, yang saat ini mencapai 20 persen, atau jauh lebih rendah daripada tahun lalu yang 27 persen.

Kombinasi antara kenaikan NPL dan melambatnya pertumbuhan kredit akan menyebabkan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menurun. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi akan melambat di bawah 6 persen, di bawah target pemerintah 6,3 persen. Dengan menjaga suku bunga tetap relatif rendah, BI masih berharap bisa membantu pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen.

Rasionalitas BI sebenarnya bertujuan baik. BI tak ingin dianggap sebagai penganut rezim suku bunga tinggi yang memberatkan. Saat krisis tahun 1998, ketika BI dan pemerintah menaikkan suku bunga deposito hingga 60 persen-70 persen, hasilnya adalah pertumbuhan negatif 13,7 persen, inflasi 78 persen, dan kurs rupiah Rp 15.000 per dollar AS.

Situasi kini berbeda jauh. Ancaman inflasi ”hanya” satu digit. Depresiasi rupiah juga tidak akan Rp 15.000 per dollar AS. Sektor perbankan kini jauh lebih kuat, dengan NPL hanya 1,48 persen dan rasio kecukupan modal (CAR) 18 persen. Bank punya net interest margin (NIM) positif di atas 5 persen. Kontras dengan tahun 1998, saat hampir semua bank merugi, modalnya negatif, dan NIM juga negatif.

Dalam situasi kini, yang paling prioritas adalah menjaga stabilitas rupiah meski harus menaikkan suku bunga, yang berimbas negatif pada ekspansi kredit, NPL naik, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi melambat di bawah 6 persen.

Sebaliknya, jika BI Rate tidak dinaikkan, sentimen pasar akan negatif karena tidak realistis. Kenapa? Dengan defisit perdagangan 3,3 miliar dollar AS pada semester I-2013 dan defisit transaksi berjalan 4,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), ujung- ujungnya akan menekan cadangan devisa. Padahal, cadangan devisa kini 92,67 miliar dollar AS atau turun tajam dari posisi tertinggi 124,7 miliar dollar AS pada Agustus 2011. Cadangan devisa terpangkas, memperlemah kemampuan BI untuk menstabilkan rupiah melalui jalur intervensi.

Pasar pun mencium situasi ini, mereka tahu jika senjata utama BI yang benar-benar bertenaga cuma ada dua: menaikkan suku bunga atau melakukan intervensi pasar yang menggerus cadangan devisa. Kalau keduanya tidak dilakukan, yang terjadi adalah hukum pasar: permintaan dollar AS melebihi pasokannya di pasar uang sehingga harga dollar AS pun naik. Hal ini kian berat tatkala diketahui utang luar negeri swasta yang akan jatuh tempo mencapai 22 miliar dollar AS pada September 2013. Situasi pasar pun makin kalut sehingga rupiah melemah drastis.

Jika hal ini dibiarkan, tak ada yang tahu kapan pelemahan rupiah bakal berujung: Rp 11.000, Rp 12.000, atau bahkan Rp 15.000 per dollar AS? Tak ada yang bisa menggaransi. Jika pelemahan rupiah berkembang liar, akan muncul imported inflation, yakni inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor karena melemahnya rupiah. Itu sebabnya BI kini mengumumkan ekspektasi inflasi terbaru, antara 9,2 persen dan 9,8 persen.

Rupiah mulai menguat pada akhir pekan lalu, menjadi di bawah Rp 11.000 per dollar AS. Apakah ini pertanda bahwa pasar menerima positif BI Rate baru 7 persen? Belum bisa ditebak. Namun, minimal aspirasi pasar yang berharap BI Rate dinaikkan pada RDG BI pada 15 Agustus sudah dipenuhi dua minggu kemudian. Gejolak mereda.

Sementara itu, besaran utang luar negeri mulai terkuak. Posisi Juni 2013, utang luar negeri total 258 miliar dollar AS, terdiri dari utang swasta 134 miliar dollar AS serta pemerintah dan BI 124 miliar dollar AS. Ini lebih kurang dua kali lipat dibandingkan saat krisis 1998, yang mana swasta dan pemerintah sama-sama berutang luar negeri 65 miliar dollar AS. Cadangan devisa saat ini 92,7 miliar AS berbanding 21 miliar dollar AS tahun 1998. Namun, esensi masalahnya tetap sama: utang luar negeri jika tidak dikelola dengan baik akan menekan kurs rupiah secara tajam.

Pemerintah dan BI harus duduk bersama para debitor swasta untuk membahas strategi membayar utang luar negeri. Apa yang sudah dan akan mereka lakukan? Dari pengalaman 1998, renegosiasi debitor kita dengan kreditor di luar negeri untuk mengulur pembayaran kembali (reprofiling) utang luar negeri akan menjadi kunci penting meredam volatilitas rupiah. Mengurangi tekanan permintaan dollar AS yang terkait dengan pembayaran utang luar negeri adalah isu strategis yang mendesak untuk dikelola secara baik. Stabilitas rupiah adalah prioritas terbesar. (A Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM)

Sumber : KOMPAS CETAK

Editor : Erlangga Djumena

Kadin Minta Insentif Industri Kesehatan

28 August 2013 16:07
Minimnya insentif bagi pengusaha di sektor kesehatan seperti Rumah Sakit (RS) dan Farmasi menimbulkan kesulitan bagi pengusaha. Untuk itu, pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan yang mendukung daya saing industri kesehatan menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Ketua Komite Tetap bidang Kesehatan Kamar Dagang dan Industri, Adib Yahya mengatakan, Pemerintah harus punya grand desain kebijakan bagi industri kesehatan untuk menyambut MEA 2015.Menurutnya dengan grand desain yang jelas tersebut, maka industri kesehatan bisa punya daya saing dan juga biayanya bisa lebih murah ketimbang yang ada saat ini.”Sebagai contoh, alat kesehatan dikategorikan dalam barang canggih dan dihitung sebagai barang mewah sehingga kena pajak yang tinggi. Pengenaan pajak ini harus dikurangi bahkan dihapuskan,” ujar Adib, Rabu (28/8).Adib menjelaskan, tidak adanya grand desain dari pemerintah juga terlihat dari dimasukkannya Rumah Sakit dalam kategori industri komersial yang membebankan biaya listrik dan air setara dengan industri komersial lainnya.

Padahal, menurutnya, rumah sakit bukan murni mengedepankan komersialisasi, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan sosial.

“Jika melihat kondisi yang ada saat ini sulit rasanya berbicara daya saing tanpa ada dukungan dari pemerintah,” katanya.

Pendapat senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pendidikan dan Kesehatan, James Riady. Dia bilang, pemerintah memang harus memberi insentif bagi industri kesehatan, mengingat komponen kesehatan seperti alkes dan obat banyak yang diimpor dan termasuk padat modal.

“Meningkatkan daya saing hingga bisnis kesehatan menjadi low cost. Pemerintah perlu melakukan langkah kebijakan yang konkret, yakni gunakan instrumen fiskal untuk meredam gejolak pasar yang dihadapi industri kesehatan saat ini,” jelasnya.

Ia pun menyarankan kepada pengusaha rumah sakit swasta dan farmasi segera menulis surat ke Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Komite Ekonomi Nasional agar memperjuangkan insentif bagi industri kesehatan.

Bikin health destination

Adib menambahkan, jelang MEA 2015, industri kesehatan diprediksi akan terkoneksi dengan industri pariwisata. Hal itu bisa dilihat dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia yang menawarkan  Destinasi Kesehatan atau Health Tourism.

“Singapura, Thailand, dan Malaysia sering mempromosikan daerahnya sebagai destinasi di bidang kesehatan. Itu tidak terlihat di Indonesia dan harus mulai digagas oleh pemerintah,” ujar Adib.

Dilansir dari kontan.co.id

Tidak Ada Galeri